Gus Imin Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan di 16 Provinsi

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap 16 provinsi yang diprediksi masuk kategori miskin pada 2024 mendatang sebagaimana dilaporkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). 

“Fokus pengentasan kemiskinan di 16 provinsi saya kira perlu ditindaklanjuti. Laporan Bappenas ini cukup menjadi acuan bahwa pengentasan kemiskinan masih jadi PR kita bersama,” kata Gus Imin di Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023. 

Gus Imin menyatakan, pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah di 16 provinsi yang masuk kategori miskin secara terukur, sehingga segala upaya pengentasan kemiskinan difokuskan ke wilayah tersebut. 

“Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi Kabupaten/Kota atau bahkan Kecamatan atau Desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Nah ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tentunya harapan saya tepat sasaran,” tegas Gus Imin. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta Pemerintah melakukan riset penyebab kemiskinan di 16 provinsi tersebut, seperti dari segi kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan. 

“Bisa juga dari tingginya angka kelahiran yang tidak dibarengi dengan kemampuan merawat dan mendidik anak, sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan bisa juga didasarkan pada penyebabnya,” tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merinci ada 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam kategori miskin pada 2024 mendatang, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. 

Jika mengacu data Bappenas, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,5 persen sampai 10 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diprediksi mencapai 5 persen hingga 5,4 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Jateng sebesar 4,26 persen hingga 4,96 persen. 

Provinsi lain yang masuk kategori miskin di pulau Sumatera antara lain Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Lampung. Lalu Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, NTB, dan NTT.